DPRD

Pansus Menolak Usulan BK Yang Merevisi Pasal 135 Terkait Tatib Anggota Dewan

kindhali.id , Gorontalo – Aw Thalib dan seluruh Anggota Panitia Khusus (PANSUS) terkait tata tertib di DPRD Provinsi Gorontalo menolak usulan Badan Kehormatan (BK) yang akan merevisi pasal 135 tentang kehadiran anggota Dewan dalam setiap rapat.

Menurut tim PANSUS revisi pasal 135 yang akan dilakukan oleh Badan Kehormatan tersebut hanya akan membuat anggota Dewan menjadi tidak disiplin dalam kehadiran pada setiap rapat yang akan dilaksanakan.

“Berdasarkan pada pertimbangan pertimbangan masukan dari seluruh anggota pansus menolak usulan BK tersebut, karena tentunya akan menjadikan Dewan tidak disiplin, menjadikan banyak orang yang akan nanti menghindar dari tanggung jawab tugas tugas pokok yang diembannya sebagai wakil rakyat” jelas Aw Thalib.

Seperti diketahui bahwa pada pasal tersebut ada peraturan yang ditetapkan kepada setiap anggota Dewan yang tidak hadir dalam 6 kali rapat berturut – turut akan terancam di PAW, dan hal tersebut berlaku pada setiap rapat Paripurna ataupun AKD.


Adhan Dambea yang juga salah satu Anggota pansus menyatakan sikap menolak perihal Badan Kehoratan yang ingin merevisi pasal tersebut.

“makanya permintaan BK itu, Pansus menolak kita kembali pada pp 12 dan tata tertib yang ada, jadi kalau 6 kali berturut turut baik tidak hadir paripurna atau Alat Kelengkapan Dewan, maka itu punya potensi untuk di PAW” Jelas Adhan Dambea

Selain itu Adhan juga menyampaikan bahwa pernah terjadi pada saat rapat Badan Musyawarah (BANMUS), anggota Dewan yang hadir hanya 8 orang.

“sebab kita pernah dengar langsung penyampaian ketua, pernah terjadi rapat badan musyawarah Cuma 8 orang yang hadir, jadi ini salah satu gambaran bahwa anggota dewan tidak disiplin, oleh karenanya aturan yang ada, tidak boleh dikeluarkan, mana yang diatur dalam pp 12 harus kita adopsi di tata tertib secara utuh, tidak bisa dikurang-kurangi” jelas Adhan


Moh. Nasir Majid yang juga selaku anggota Badan Kehormatan yang sempat kami temui kemudian menjelaskan bahwa Revisi tersebut baru berupa wacana belum secara resmi tertulis, karena menurut sepengetahuan anggota dewan ketidak hadiran tersebut hanya pada rapat paripurna saja tidak termasuk AKD.

“kami hanya menyampaikan, usulan untuk secara resminya belum ada, bahwa ketidak hadiran 6 kali ini itu termasuk AKD, kalau ketidak hadiran dalam AKD tidak dihitung maka Cuma paripurna, karena yang selama ini sepengetahuan teman teman itu hanya paripurna, makanya di rapat evaluasi bersama seluruh pimpinan fraksi dan AKD kami menyampaikan kembali, bahwa dalam tatib bukan hanya paripurna tapi AKD, kami mengingatkan” Tegas Moh. Nasir. (ja)

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button